Rumitnya Perizinan MotoGP Bikin Jokowi “Lemas”, Hambat Potensi Ekonomi Raksasa
Rumitnya Perizinan MotoGP Bikin Jokowi “Lemas”, Hambat Potensi Ekonomi Raksasa
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kerumitan perizinan dalam penyelenggaraan event MotoGP di Indonesia, khususnya di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kerumitan ini membuatnya “lemas” karena menghambat potensi ekonomi yang sangat besar dari event tersebut.
Kerumitan Perizinan yang Mengkhawatirkan
Dalam acara peluncuran “Digitalisasi Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Event” di Jakarta, Senin (24/6/2024), Jokowi mengungkapkan bahwa untuk menyelenggarakan event MotoGP, dibutuhkan 13 jenis izin yang harus diurus. Hal ini tentu saja sangat merepotkan dan memakan waktu.
“Begitu saya tanya bagaimana mengenai perizinan, ‘lemas’ saya. Ternyata ada 13 izin yang harus diurus,” ujar Jokowi.
Beberapa jenis izin yang harus diurus antara lain:
- Surat persetujuan desa
- Surat rekomendasi Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTB dan IMI Pusat
- Surat rekomendasi dari polsek, polres, Polda NTB, hingga Mabes Polri
- Surat dukungan dari RSUD NTB dan dinas kebakaran
- Surat pemberitahuan kepada Bea Cukai dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) NTB
- Surat pemberitahuan kepada Indonesia National Single Window (INSW)
Jokowi menyayangkan kerumitan ini karena dapat menghambat potensi ekonomi yang sangat besar dari event MotoGP. Ia menyebutkan bahwa event MotoGP di Mandalika dapat memberikan dampak ekonomi hingga Rp4,3 triliun dan menyerap ribuan tenaga kerja.
Dampak Ekonomi MotoGP yang Signifikan
Jokowi menjelaskan bahwa event MotoGP memiliki dampak ekonomi yang sangat signifikan bagi daerah penyelenggara. Selain meningkatkan pendapatan daerah, event ini juga dapat mempromosikan pariwisata dan menarik investasi.
“Efeknya luar biasa, dampak ekonominya Rp4,3 triliun. Bisa menyerap, melibatkan tenaga kerja itu 8.000 orang. UMKM yang terlibat kurang lebih 1.000,” kata Jokowi.
Harapan Jokowi untuk Perizinan yang Lebih Sederhana
Jokowi berharap agar pemerintah dapat menyederhanakan proses perizinan untuk event-event besar seperti MotoGP. Ia menilai bahwa kerumitan perizinan saat ini dapat menghambat potensi ekonomi dan investasi di Indonesia.
“Kalau saya jadi penyelenggara event itu, ‘lemas’ sebelum bertanding event-nya,” ujar Jokowi.
Semoga artikel ini memberikan informasi yang lengkap dan bermanfaat.Sumber dan konten terkait