Ambiguitas Lisensi Langsung dan Penerapannya
Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2021 memperkenalkan sebuah terobosan baru: direct licensing. Aturan ini memungkinkan pencipta lagu dan pengguna (seperti restoran atau kafe) untuk membuat perjanjian lisensi secara langsung, tanpa melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Namun, meskipun terlihat menjanjikan, penerapannya di lapangan justru memicu perselisihan, menyoroti adanya celah hukum yang serius.
Kasus perselisihan antara musisi Ahmad Dhani dan Once Mekel menjadi contoh nyata dari masalah ini. Once, sebagai penyanyi, tetap membawakan lagu-lagu ciptaan Ahmad Dhani. Namun, karena tidak ada perjanjian yang jelas tentang lisensi langsung, terjadi perselisihan mengenai hak dan royalti. Ini menunjukkan bahwa niat baik aturan ini belum cukup kuat untuk menciptakan kejelasan.
Salah satu masalah utama dalam penerapannya adalah ketiadaan pedoman yang jelas tentang bagaimana perjanjian lisensi langsung harus dibuat. Tidak ada standar harga, format kontrak, atau mekanisme pelaporan yang disepakati. Akibatnya, setiap pihak harus bernegosiasi dari nol, yang bisa memakan waktu dan menimbulkan konflik.
Ketidakjelasan ini juga membuat pengguna bingung. Mereka tidak tahu pasti apakah perjanjian langsung yang mereka buat sudah sah di mata hukum. Mereka khawatir akan ada tuntutan dari LMK atau pencipta lain. Penerapannya yang ambigu membuat banyak pihak enggan mengambil risiko.
LMK juga merasa posisinya terancam. Mereka khawatir bahwa direct licensing akan mengganggu sistem kolektif yang sudah ada. Konflik kepentingan antara LMK dan pencipta menjadi semakin tajam. Ini adalah akibat dari aturan yang tidak harmonis dengan ekosistem yang sudah mapan.
Untuk mengatasi ini, perlu ada revisi atau peraturan pelaksana yang lebih rinci. Pemerintah perlu membuat panduan yang jelas mengenai mekanisme, harga, dan syarat-syarat dalam perjanjian lisensi langsung. Dengan begitu, setiap pihak dapat beroperasi dalam kerangka hukum yang transparan.
Edukasi kepada musisi dan pengguna juga sangat penting. Mereka harus memahami hak dan kewajiban mereka. Dengan pengetahuan yang cukup, mereka bisa membuat keputusan yang lebih baik dan menghindari perselisihan di kemudian hari.
Pada akhirnya, penerapannya yang belum matang menjadi hambatan. Diperlukan kerja sama dari semua pihak untuk menyempurnakan aturan.